Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo adalah Indonesia kecil. Kabupaten ini resmi berdiri pada 1999

setelah sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Bungo Tebo. Pembentukan
kabupaten ini adalah bentuk implementasi otonomi daerah dan menambah
panjang sejarah wilayah ini. Sejarah mencatat, bahwa pada mulanya, setelah kemerdekaan Indonesia, Bungo menjadi bagian dari KabupatenMerangin dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi. Berdasarkan UU No.10/1948, Karesidenan Jambi termasuk ke dalam propinsi Sumatera Tengah4. Selanjutnya berdasarkan UU No.12/1956, ibukota Kabupaten Merangin yang semula berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Berdasarkan UU No.81/1958, Propinsi Jambi dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin, Kerinci dan Batanghari. Pemekaran ini mendorong DPRD Peralihan dan DPR-GR Kabupaten Merangin untuk mendesak Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri untuk memekarkan Kabupaten Merangin menjadi dua kabupaten. Diusulkan Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo, dengan Muara Bungo sebagai ibukotanya. Sedangkan kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan kedudukan ibukota di Bangko. Setelah mengirimkan delegasi ke Jakarta hingga beberapa kali, maka pada 12 September 1965 dilaksanakan pelantikan M. Saidi (alm) sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berdasarkan UU No.7/1965. Pada 19 Oktober 1965, tanpa mengurangi makna keputusan tersebut, DPR-GR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, menetapkannya menjadi Kabupaten Bungo Tebo dengan julukan ”Bumi Sepucuk Bulat Seurat Tunggang’ serta menjadikan 19 Oktober 1965 sebagai hari jadi kabupaten. Perubahan terus berlanjut, reformasi bergema dimana-mana. Berdasarkan UU No.54/1999, Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak saat itulah berdiri Kabupaten Bungo dengan ibukota di Muara Bungo dan mendapat julukan “Langkah Serentak Limbai Seayun.” Ibukota Muara Bungo berada sekitar 256 km dari kota Jambi sebagai ibukota Propinsi Jambi. Secara geografis kabupaten ini berada pada posisi antara 01o08’ sampai – 01o55’ Lintang Selatan dan antara 101o27’ sampai 102o30’ Bujur Timur (BPS Bungo, 2005). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar) dan Kabupaten Kerinci, serta sebelah timur dengan Kabupaten Tebo. Posisi demikian menempatkan Bungo sebagai daerah perlintasan dari propinsi Jambi ke Sumatera Barat juga sebagai penghubung antara kabupaten-kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi dan Batanghari) dengan bagian barat (Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Kerinci). Kabupaten ini dihuni sekitar ± 242.355 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,47%, dan tersebar di 10 kecamatan dengan 118 desa dan 7 kelurahan5. Sebagian besar penduduk berasal dari suku Melayu Jambi, Minangkabau, Palembang,maupun pendatang, yang datang karena program transmigrasi ataupun untuk mencari penghidupan di Bungo.Selain itu, di beberapa kawasan belantara kabupaten ini berdiam Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba. Secara antropologis, suku ini berasal dari induk bangsa Wedoida dan mempunyai kearifan tersendiri dalam mendiami, menjaga, dan sekaligus melestarikan hutan. Suku nomaden ini hidup dengan mengandalkan hasil hutan seperti madu lebah hutan, mencari rotan, menyadap damar, atau menyadap karet liar untuk ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat mereka temukan di hutan. Akhir-akhir ini, Orang Rimbo – demikian mereka lebih senang disebut – yang menurut survei KKIWARSI pada 1998 berjumlah 794 jiwa ini semakin sering berpindah. Perpindahan mereka bukan hanya untuk melangun (perpindahan karena ada keluarga yang meninggal), tetapi juga akibat perluasan lahan perkebunan karet, kelapa sawit atau areal pertanian. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, khususnya perkebunan. Saat ini masih terdapat sekitar 54.616 jiwa (12.851 KK) keluarga prasejahtera yang tinggal di desa-desa. Tidak mengherankan bila angka tidak sekolah masih sangat tinggi (36%) dari jumlah penduduk. Sedangkan tamatan SD/Sederajat 29,3%, tamatan SLTP/Sederajat 15%, SLTA/Sederajat 9,9%, Diploma 11% dan D4/S1/S2/S3 adalah 0,5%. Salah satu penyebab adalah sulitnya akses jalan dari desa menuju kota. Beberapa wilayah bahkan kondisi jalan sangat buruk, yang bila hujan datang bisa terputus sama sekali. Luas wilayah kabupaten ini adalah 716.000 ha6 dengan kontur berbukit-bukit dan ketinggian kurang dari 99m dpl (39,72%) dan 100-499m dpl (47,98%). Daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.577 mm/tahun (138hari/tahun) dengan jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podzolik, komplek latosol & andosol. Dengan kondisi seperti tak mengherankan kalau perkebunan menjadi unggulan daerah ini.
Kabupaten Bungo juga kaya dengan potensi pertambangan. Misalnya, batubara di Kecamatan Rantau Pandan terdapat cadangan 40 juta ton, Kecamatan Jujuhan 150 juta ton, dan Kecamatan Muko – muko Bathin VII 9,75 juta ton, emas terdapat di Muaro Bungo, Muko-muko Bathin VII, Rantau Pandan, Pelepat dan Pelepat Ilir. Disamping itu ada juga potensi pasir, kerikil, pasir kuarsa, granit dll. Beberapa Potensi sektor pertambangan/penggalian yang telah dikelola di Kabupaten Bungo adalah batu bara di Rantau Pandan (1.943 ha), Tanah Tumbuh (998 ha), Pelepat (2.573 ha), Jujuhan (100 ha) dan Emas di Muara Bungo (400 ha).